MENINGKATKAN JIWA NASIONALIS DALAM PERIGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-107 TAHUN

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas)  setiap tanggal 20 Mei tahun ini memasuki usia  ke-107 tahun  dengan tema “ Melalui Hari Kebangkitan Nasional Kita Bangkitkan Semangat Kerja Keras Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera”. Tema tersebut mengandung makna bahwa Kebangkitan Nasional sekarang lebih difokuskan pada perwujudan kerja nyata dengan bekerja lebih keras dan bukan sekedar pengembangan wacana. Tuntutan untuk terus maju dan mewujudkan Indonesia sebagai Negara sejahtera telah menjadi pemicu pentingnya  merealisasikan semangat kebangkitan nasional dengan kerja keras, kerja cerdas dan produktif.


Baca selengkapnya..

SOSIALISASI NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENKES DENGAN PPATK TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Merujuk dari hasil penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dan Pusat Pelaporan dan Aanlisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di lingkungan Kementerian Kesehatan, Rabu (20/5) PPATK memberikan pemahaman mengenai dampak serta definisi dari pencucian uang tersebut. Materi disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pemberantasan, Bapak Wirzal Yanuar. Acara tersebut berlangsung di Auditorium G.A Siwabessy dan dihadiri oleh Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Sekretaris Jenderal.


Baca selengkapnya..

PERAN SATUAN PEMERIKSA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Perubahan paradigma pengawasan yang semula Watchdog menjadi konsultan dan Quality Assurance (Katalisator) membawa konsekuensi terhadap pertambahan tugas dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) saat ini. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Merupakan bagian APIP yang bertanggungjawab terhadap implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan dan bersih serta Reformasi Birokrasi dilingkungan  Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU)


Baca selengkapnya..

KEGIATAN PENDAMPINGAN RB DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA SATKER KKP KELAS II PADANG

Padang– Jum’at 15 Mei 2015 Dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Kep. KPK No. 7/KPK/2/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ditambah Surat Edaran Kementerian PAN dan RB No. 1/2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara Aparatur Sipil Negara (LHK-ASN).  

 


Baca selengkapnya..

FORUM PENYAMPAIAN TANGGAPAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP 2014 ANTARA BPK DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kamis, 7 Mei 2015 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengadakan Forum Penyampaian Tanggapan Atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 dengan mengundang 12 Kementerian/Lembaga di Auditorium  BPK RI Jakarta.  Dua Belas Kementerian/Lembaga tersebut diantaranya: a) Kementerian Keuangan, b) Kementerian Dalam Negeri; c) Kementerian Pertahanan; d) Kementerian Pertanian; e) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; f) Kementerian Perhubungan; g) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; h) Kementerian Kesehatan; i) Kementerian Agama; j) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat; k) Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan l) Kepala Kepolisian  Negara Republk Kesehatan.


Baca selengkapnya..
Arsip Berita
Copyright ©2012. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan