KEMENKES LAKUKAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN BPKP

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut  bertujuan agar pengelolaan program dan anggaran pembangunan kesehatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan.

  

Adapun isi nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk kerjasama dan komitmen Kemenkes RI dengan BPKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terlepas dari korupsi. Ruang lingkup dalam kesepakatan ini adalah: Pendampingan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;Pendampingan pengelolaan keuangan;Pendampingan Reviu Laporan Keuangan; Sinergi audit program kesehatan tingkat Pusat dan Daerah; Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengawasan.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan oleh para peserta Rakerkesnas yang berjumlah 734 orang, terdiri dari: Wakil DPR, Plt. Kepala BKKBN, Kepala Badan POM, Seluruh Pejabat Eselon I dan II Kemenkes, Kepala UPT Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota dan Direktur RS Prov/Kab/kota serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi wilayah Barat, Kepala Perwakilan BPKP Wilayah 33 Provinsi.

 

 

 

Copyright ©2012. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan