KONSOLIDASI PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013

 

Sebagai langkah awal untuk memulai pelaksanaan tugas di tahun 2013 gunameningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, telah diadakankegiatan konsolidasi pengawasan di lingkungan Itjen, bertempat di Gedung Siwabessi Kantor Pusat Kemenkes  pada tanggal 9Januari 2013. Dalam acara tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa memberikan arahan kepada seluruh pegawai yang terdiri dari Pejabat Struktural, Auditor serta staf di lingkungan Itjen.Salah satu point penting yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai peran Itjen sebagai penentu terhadap laporan keuangan dan mengawal pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kemenkes.

Sebagaimana (18/7/12) lalu Ibu Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi telah menandatangani pakta integritas pada pencanangan zona integritas sebagai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Bapak Azwar Abubakar dan Wakil Ombudsman Ibu Azlaini Agus.

Bapak Irjen menyampaikan bahwa dalam mewujudkan WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas. Selanjutnya Bapak Irjen juga menjelaskanbahwa penerapanZona Integritas (ZI) dapat  menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada unit kerja ZI dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu.

Kebijakan wilayah bebas dari korupsi mengacu kepada UU No 31/1999 jo UU No 20/2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; Undang-UndangNo28 Tahun1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN; UU No  14/2008 tentang keterbukaan informasi publik; PP 60 Tahun 2008  tentang sistem pengendalian intern pemerintah;  Inpres  5/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi; dan Inpres 17/2011tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi .

Hingga saat ini upaya yang telah dilakukan Kemenkes dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi adalah Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) wajib lapor ke KPK; One Stop Service sistem keluhan masyarakat (Unit Layanan Terpadu/ULT), Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC), dan pojok informasi;  sistem pengawasan penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) secara transparan dan akuntabel secara online (www.depkes.go.id www.gikia.depkes.go.id www.PPID.depkes.go.id www.sehatnegeriku.com); penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai Kementerian Kesehatan sesuai dengan Permenpan No.49 tahun 2011 mengenai pedoman umum pakta integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintahan; upaya raih WTP 2012 dengan 14 quick wins dan reformasi birokrasi; pembentukan unit pelayanan gratifikasi; penanganan pengaduan masyarakat terpadu; implementasi terhadap sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP); pendampingan penyusunan laporan keuangan; dan reviu laporan keuangan.

Copyright ©2012. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan