Langkah Awal Pengembangan Whistleblower System di Kementerian Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan terhadap korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan akan membangun suatu sistem pengaduan  yang sifatnya dari dalam ke luar, itulah gagasan yang diungkapkan oleh Inspektur Jenderal Kemenkes, Bapak Yudhi Prayudha I.D pada rapat persiapan pembentukan Whistleblower System di Kementerian Kesehatan. Rapat Whistleblower System diadakan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 di ruang rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkes, yang dihadiri oleh Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Bapak Eko Marjono, staf fungsional Dumas KPK, Kepala Puskomlik, Inspektur Investigasi, perwakilan Pusdatin  dan Kabag Umum Itjen Kemenkes.

 

Bapak Irjen dan jajaran dari Kementerian Kesehatan mendapatkan banyak masukan dan saran dari Direktorat Dumas KPK terkait pembangunan sistem Whistleblower. Diawal rapat Direktur Dumas KPK mengatakan bahwa KPK menginginkan saluran pengaduan yang senantiasa mendorong terwujudnya good governance disetiap Kementerian/Lembaga. Terkait dengan Whistleblower itu sendiri, lebih lanjut Eko Marjono mengatakan bahwa KPK sudah lama menerapkan sistem ini. Sejak awal diterapkan banyak dilakukan revisi karena banyak kelemahan yang ditemui dalam penerapannya. Sistem ini disebut dengan KPK Whistleblower System  (KWS) yang bertujuan untuk melengkapi saluran pengaduan yang telah ada sebelumnya. Karena tidak semua pengaduan dapat di tindaklanjuti, ada kriteria-kriteria tersendiri untuk penanganannya. Saluran pengaduan semestinya bisa digunakan untuk segala jenis pengaduan, sejalan dengan fungsi Inspektorat Jenderal  Kementerian/Lembaga yaitu pencegahan terhadap tindakan yang berindikasi korupsi.

 

Lebih dalam mengenai teknis KWS dijelaskan oleh Yuli Christiono, fungsional Dumas KPK. Beliau menjelaskan bahwa bentuk KWS ini bisa diterapkan dalam Kementerian/Lembaga dengan memanfaatkan peran Information Technology (IT)/Teknologi Informasi disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukkannya. Saluran yang akan dibangun ini diharapkan ter-Integrasi langsung dengan KPK.

 

Kementerian Kesehatan sendiri sebenarnya telah membangun sebuah sistem yang menyerupai KWS pada tahun 2010 yaitu PTRC (Pusat Tanggap Reaksi Cepat). PTRC sendiri merupakan sebuah sistem yang dibangun sudah canggih, hanya saja jumlah pelapor yang memanfaatkan saran ini untuk pengaduan masih sangat minim. Pelapor cenderung memberikan pertanyaan tentang program Kemenkes, bukan bersifat pengaduan seperti yang diperuntukkan pada awalnya. PTRC ditangani dan dikelola oleh PUSKOMLIK sehingga dalam perlindungan kerahasiaan pelapor sangat sulit,  dikarenakan kedekatan PUSKOMLIK dengan pihak media/wartawan.

 

Diakhir rapat ini Bapak Irjen mengharapkan semua jajaran dan pihak terkait dari Kementerian Kesehatan dapat bersama-sama membangun sistem Whistleblower di Kementerian Kesehatan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya, sarana dan prasarana yang telah ada sehingga dapat tercapai Whistleblower System yang optimal.

Copyright ©2012. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan